Menurutnya, sengketa tersebut semestinya diselesaikan dalam ranah perdata karena berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.
“Penyidik harus menghormati hubungan kontraktual yang sudah dibuat secara sah. Persoalan ini bermuara pada janji yang tidak ditepati oleh pihak perusahaan, bukan pada unsur pidana pemerasan,” ujarnya.
Kuasa hukum Yohan Padur, Paulus Habur, turut mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap kliennya.
Baca Juga: Pengantin di Bekasi Diduga Jadi Korban Penipuan WO Marwah, Acara Pernikahan Berantakan
Ia menilai perkara tersebut merupakan sengketa perdata yang lahir dari perjanjian ganti rugi lahan.
Paulus juga menilai penyidik mengesampingkan sejumlah fakta dan dokumen yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan.
“Kita mau berdebat, mereka bilang tunggu di pengadilan saja. Ini kan tidak boleh. Harus ada argumentasi hukum yang mendasari penetapan tersangka ini,” kata Paulus.
Menurut dia, tindakan kliennya memasang plang di lokasi lahan tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai pemerasan, melainkan bentuk protes atas dugaan wanprestasi yang dilakukan PT Hakana.
Ia meminta aparat penegak hukum menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Baca Juga: Diduga Lakukan KDRT terhadap Istri, Seorang Suami di Samadua Diamankan Polisi
“Sebab tidak ada klausul dalam berita acara yang membatalkan kesepakatan sebelumnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Manggarai maupun PT Gistec terkait penetapan tersangka tersebut.(*)
