“Sebagai proyek strategis nasional, standar kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas lingkungan itu harus lebih tinggi, bukan lebih longgar,” ujarnya.
Dugaan Sistem Pengendalian Sedimentasi Tidak Optimal
Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla) juga menyoroti kondisi Kali Kukuba. Direktur Latamla, Faiz Albaar, menduga sedimentasi yang mengalir ke wilayah perairan berkaitan dengan sistem pengendalian lingkungan yang tidak berfungsi secara optimal.
Baca Juga: Viral Mobil Sport Ditabrak Taksi Green SM, Pemilik Keluhkan Perusahaan Diduga Lepas Tanggung Jawab
Menurut dia, keberadaan bendungan di sepanjang aliran Kali Kukuba seharusnya mampu menahan material sedimentasi berupa lumpur dan pasir agar tidak terbawa hingga ke wilayah hilir dan pesisir.
“PT FHT wajib melindungi lingkungan sekitar dari dampak aktivitas perusahaan. Kali Kukuba sebagai nadi utama habitat laut di Teluk Buli harus diselamatkan dan wajib lestari,” kata Faiz.
Desakan serupa datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Koordinator KSST, Ronald Lobloby, menilai permasalahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa karena berkaitan langsung dengan ekosistem pesisir dan tata kelola pertambangan di wilayah Halmahera Timur.
PT FHT Sebut Curah Hujan Tinggi Jadi Faktor
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta perusahaan segera mengambil langkah penanganan dan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Selebgram Asal Pekanbaru Terjaring Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam, Polisi Amankan 13 Orang
Menangapi berbagai tudingan yang berkembang, PT Feni Halmahera Timur menyatakan telah melakukan evaluasi internal serta pemeriksaan lapangan terkait kondisi perairan di Teluk Buli.
Perusahaan menyebut perubahan warna udara diduga mempengaruhi tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Untuk memastikan tujuannya, manajemen telah menurunkan tim teknis dan tim lingkungan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk menyediakan sistem pengendalian sedimentasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
PT FHT juga menyatakan terbuka terhadap proses verifikasi, evaluasi, maupun arahan dari pemerintah dan instansi terkait agar penanganan persoalan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data lapangan.
Hingga kini, hasil evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah masih dinantikan berbagai pihak untuk memastikan penyebab perubahan kondisi perairan di kawasan Kali Kukuba dan Teluk Buli.
Baca Juga: Anak Bupati di Riau Terjaring Razia di Pekanbaru, BNN Sebut Positif Narkoba Diduga dari Paparan Asap