JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) memastikan pemadaman listrik massal atau blackout di Pulau Sumatera tidak kembali terulang.
Menurut Nasim, blackout yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu.
"Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Nasim di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga: PHK Sepihak Kian Marak, Pengamat: Tekanan Ekonomi Mulai Terasa di Dunia Usaha
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkapkan pemadaman listrik massal tersebut dipicu putusnya kabel transmisi pada menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.
Nasim menilai gangguan infrastruktur kelistrikan semacam itu tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.
Ia menjelaskan banyak pelaku UMKM seperti usaha kuliner, fotokopi, pertokoan hingga industri rumahan sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan usaha sehari-hari.
“Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi,” ujarnya.
Baca Juga: MUI Kota Probolinggo Soroti Maraknya Begal, Minta Patroli Malam dan Penerangan Jalan Ditingkatkan
Menurut Nasim, kondisi masyarakat semakin berat karena sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki genset cadangan akibat mahalnya harga perangkat dan biaya bahan bakar.
Karena itu, ia menyoroti belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PLN terhadap pelanggan terdampak blackout.
Selama ini, kata dia, masyarakat harus menanggung sendiri kerugian akibat pemadaman listrik massal.
“PLN perlu segera merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen,” tegasnya.